PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1973 TENTANG PENGAWASAN ATAS PEREDARAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN PESTISIDA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi pertanian, pestisida mempunyai peranan yang sangat penting;
b. bahwa untuk melindungi keselamatan manusia, sumber-sumber kekayaan perairan, fauna dan flora alami serta untuk menghindari kontaminasi lingkungan, dipandang perlu segera mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida;
c. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum, perlu dikeluarkan peraturan Pemerintah tentang Pengawasan atas Peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (Stbl. 1949-377);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 3) tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Kecelakaan 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068) tentang Pokok-pokok Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14) tentang Perdagangan;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48) tentang Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) tentang ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918) tentang Keselamatan Kerja.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN ATAS PEREDARAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN PESTISIDA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
a. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:
- Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian;
- Memberantas rerumputan;
- Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
- Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk; hewan piaraan dan ternak;
- Memberantas atau mencegah binatang-binatang atau jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan;
- Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.
b. Peredaran adalah ekspor impor dan jual beli pestisida di dalam negeri termasuk pengangkutannya.
c. Penyimpanan adalah memiliki dalam persediaan di halaman atau di dalam ruang yang digunakan oleh importir, padagang atau diusaha-usaha pertanian.
d. Penggunaan adalah menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat dengan maksud seperti disebut dalam sub a pasal ini.
e. Pemohon adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran dan ijin pestisida.
Pasal 2
(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan pestisida yang tidak didaftar dan atau memperoleh ijin Menteri Pertanian.
(2) Prosedur permohonan pendaftaran dan ijin diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.
(3) Peredaran dan penyimpanan pestisida diatur oleh Menteri Perdagangan atas usul Menteri Pertanian.
Pasal 3
(1) Ijin yang dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini diberikan sebagai ijin tetap, ijin sementara atau ijin percobaan.
(2) Ijin sementara dan ijin percobaan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3) Ijin tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan ketentuan bahwa ijin tersebut dalam jangka waktu itu dapat ditinjau kembali atau dicabut apabila dianggap perlu karena pengaruh samping yang tidak diinginkan.
(4) Peninjauan kembali atau pencabutan ijin tetap, ijin sementara atau ijin percobaan dilakukan oleh Menteri Pertanian.
Pasal 4
(1) Ijin diberikan apabila pestisida itu dianggap efektif, aman dan memenuhi syarat- syarat teknis lain serta digunakan sesuai dengan petunjuk yang tercantum pada label.
(2) Syarat-syarat teknis dan pemberian label diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.
Pasal 5
(1) Untuk keperluan pendaftaran dan pemberian ijin, pemohon dikenakan biaya yang besar ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
(2) Biaya untuk keperluan pendaftaran dan pemberian ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini, wajib disetorkan kepada Kantor Bendahara Negara.
Pasal 6
Setiap orang atau badan hukum dilarang mengedarkan, menyimpan atau menggunakan pestisida yang telah memperoleh ijin menyimpang dari petunjuk-petunjuk yang ditentukan pada pemberian ijin.
Pasal 7
Setiap orang atau badan hukum dilarang mengedarkan, menyimpan atau menggunakan pestisida wajib memberikan kesempatan dan ijin, kepada setiap pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian yang diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan tentang konstruksi ruang penyimpanan, cara penyimpanan, keselamatan dan kesehatan kerja, pembukuan pengeluaran, mutu label, pembungkus dan residu.
Pasal 8
Barang siapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, 6, 7 dan 9 Peraturan Pemerintah ini diancam dengan ukuran berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962.
Pasal 9
Setiap orang atau badan hukum yang mengedarkan dan menyimpan pestisida pada saat peraturan Pemerintah ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini didalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
Pasal 10
Hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung menyangkut keselamatan dan kesehatan manusia diatur oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan bidang dan wewenang masing-masing.
Pasal 11
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.
Pasal 12
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
